Berita

Image

Penerimaan Tamu Benchmarking Diklat PIM Tk. IV Mabes TNI

Berita Bidang 1 Bidang 3 Sekretariat • 14-05-19

Bertempat di Ruang Pelayanan BKPP Kota Semarang, pada hari Selasa, 14 Mei 2019 Badan Kepegawaian dan Pendidikan Kota Semarang menerima tamu dari peserta Benchmarking Diklat PIM Tk.IV Mabes TNI.


Image

Pengumuman Nomor 800/2/Tahun 2019 tentang Kelulusan Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019

Berita Bidang 1 • 03-05-19

Berikut ini kami sampaikan Pengumuman Nomor 800/2/Tahun 2019 tentang Kelulusan Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019.


Image

Surat Edaran Penetapan Jam Kerja PNS Bulan Ramadhan 1440 H / Tahun 2019

Berita Bidang 4 • 30-04-19

Berikut ini kami sampaikan Surat Edaran Penetapan Jam Kerja PNS Bulan Ramadhan 1440 H / Tahun 2019


Image

Habituasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemerintah Kota Semarang Golongan II (Angkatan 1 dan 2) Tahun 2019

Berita Bidang 3 Diklat • 26-04-19

Bertempat di Hotel Faustine,Jl. Gajah Raya No.88 Kota Semarang, pada tanggal 22 s/d 25 April 2019 dilaksanakan Pembekalan Habituasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II


Image

Pembukaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2019

Berita • 09-04-19

Pada Hari Senin tanggal 08 April 2019 bertempat di Balai Diklat Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan Pembukaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2019.


Image

SI JARI ON AKD (Sistem Jaringan On Line Analisa Kebutuhan Diklat)

Berita Bidang 3 • 29-03-19

Si Jari On AKD adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS di Jawa Tengah. Setiap PNS dapat mengusulkan secara mandiri tanpa ada usulan dari Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota